1. Desain Industri
Desain Industri adalah suatu
kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,
atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga demensi
atau dua dimensi yang memberikan kesan estatis dan dapat diwujud kan dalam pola tiga demensi atau dua
demensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
Desain Industri juga merupakan cabang HAKI yang melindungi
penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri
dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang
sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain
industri.
1.1. Sejarah Pengaturan Desain Industri
Pengaturan tentang Desain Industri dikenal pada abad ke-18
terutama di Inggris karena adanya Revolusi Industri. Desain Industri awalnya
berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal.
UU pertama yang mengatur mengenai Desain Industri adalah "The designing
and printing of linens, cotton, calicoes and muslin act" sekitar tahun
1787. Pada saat ini Desain Industri hanya dalam bentuk 2 Dimensi. Sedangkan
Desain Industri dalam bentuk 3 (tiga) Dimensi mulai diatur melalui Sculpture
Copyright Act 1798 pengaturannya masih sederhana hanya meliputi model manusia
dan binatang. Lalu pada tanggal 20 Maret 1883 The Paris Convention for the
Protection of Industrial Property (Paris Convention). Amanat pada pasal 5 Paris
Convention menyatakan bahwa Desain Industri harus dilindungi di semua negara
anggota Paris Convention.
1.2. Hak Eksklusif
Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada
pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan
sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.
1.3. Syarat-Syarat Perlindungan Desain Industri
Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang
baru, Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain
industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya,
meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud
adalah pengungkapan desain industri yang sebelumnya, yaitu sebagai berikut:
a) Tanggal
penerimaan.
b) Tanggal prioritas
apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas.
c) Telah diumumkan
atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia.
Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya,
desain industri tersebut, yaitu:
1) Telah dipertunjukkan
dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar
negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi.
2) Telah digunakan
di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan,
penelitian, atau pengembangan.
Selain itu, Desain Industri tersebut tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau
kesusilaan.
1.4. Lingkup Hak Desain Industri
Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eklusif untuk
melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain
yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan
mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Sedangkan Lingkup Desain
Industri yang dilindungi adalah sebagai berikut:
1. Desain industri
yang baru.
2. Tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama
dan kesusilaan.
1.5. Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi
Perjanjian lisensi adalah perjanjian untuk menggunakan
manfaat ekonomi dari hak tersebut dan bukan memperalihkan hak milik atas desain
industri. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain
industri. Bila tidak dicatatkan dalam daftar tersebut tidak berlaku bagi pihak
ketiga. Pada dasarnya bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh
para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak boleh memuat ketentuan
yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan yang
dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat
ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Waralaba
Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun
1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian
lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya
sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchisee tidak sekedar menjadi penyalur,
namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya. Agar waralaba dapat
berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu
teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun franchisee.
Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum
yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang. Tonggak
kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni
1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun
1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut
dan diganti dengan PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Selanjutnya
ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis
waralaba adalah sebagai berikut:
1) Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli
1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
2) Peraturan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang
Penyelenggaraan Waralaba.
3) Undang-undang No.
14 Tahun 2001 tentang Paten.
4) Undang-undang No.
15 Tahun 2001 tentang Merek.
5) Undang-undang No.
30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Banyak orang masih skeptis dengan kepastian hukum terutama
dalam bidang waralaba di Indonesia. Namun saat ini kepastian hukum untuk
berusaha dengan format bisnis waralaba jauh lebih baik dari sebelum tahun 1997.
Hal ini terlihat dari semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi
bisnis waralaba tersebut. Perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya di
bidang rumah makan siap saji sangat pesat. Hal ini ini dimungkinkan karena para
pengusaha kita yang berkedudukan sebagai penerima waralaba (franchisee) diwajibkan
mengembangkan bisnisnya melalui master franchise yang diterimanya dengan cara
mencari atau menunjuk penerima waralaba lanjutan. Dengan mempergunakan sistem
piramida atau sistem sel, suatu jaringan format bisnis waralaba akan terus
berekspansi. Ada beberapa asosiasi waralaba di Indonesia antara lain APWINDO
(Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia), WALI (Waralaba & License
Indonesia), AFI (Asosiasi Franchise Indonesia). Ada beberapa konsultan waralaba
di Indonesia antara lain IFBM, The Bridge, Hans Consulting, FT Consulting, Ben
WarG Consulting, JSI dan lain-lain. Ada beberapa pameran Waralaba di Indonesia
yang secara berkala mengadakan roadshow diberbagai daerah dan jangkauannya
nasional antara lain International Franchise and Business Concept Expo
(Dyandra), Franchise License Expo Indonesia (Panorama convex), Info Franchise
Expo (Neo dan Majalah Franchise Indonesia).
3. Desain Tata Letak
Sirkuit
Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HAKI,
yaitu:
1. UU No. 30 tahun
2000 tentang Rahasia Dagang.
2. UU No. 31 tahun
2000 tentang Desain Industri.
3. UU No. 32 tahun
2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Pada point ke tiga UU No. 32 tahun 2000 mengatur tentang
perlindungan hak cipta dari desain tata letak sirkuit terpadu. Dimana setiap
hasil karya dari setiap masing-masing orang haruslah memiliki desain tata letak
sirkuit yang berbeda, sperti desain layout motherboard merk Asus harus berbeda
dengan desain layout motherboard merk Intel begitu juga dengan merk-merk
lainnya. Karena setian desain tata letak sirkuit yang diciptakan akan
mendapatkan perlindungan hak cipta.
Sumber:
1.
http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri
2.
http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba
3. http://lemlit.ac.id/makalahhki/desain.doc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar